IKPI, Makassar: Pengurus Daerah (Pengda) IKPI Sulselbartra-Maluku-Papua bersama Pengurus IKPI Cabang Makassar mengunjungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, Senin (5/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu perpajakan, kondisi penerimaan pajak, serta penguatan sinergi dan kolaborasi antara IKPI dan DJP di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Rombongan IKPI dipimpin Ketua Pengda IKPI Sulselbartra-Maluku-Papua Mustamin Anshar. Turut hadir Ketua IKPI Cabang Makassar Ezra Palisungan, jajaran Pengda yakni Rudy Laupa, Suwandi Ng, dan Abdi Ibrahim, serta Pengurus IKPI Cabang Makassar Nursalam dan Yohanis Setiawan.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Imanul Hakim didampingi Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Muhammad Sukri Subki, Kepala Bidang P2Humas Ali Zainal Abidin, serta Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian Agung Pranoto.
Pertemuan tersebut diinisiasi oleh Kepala Kanwil DJP Sulselbartra. Dalam pertemuan, Imanul Hakim menyampaikan kondisi penerimaan negara dari sektor pajak yang masih menghadapi tantangan hingga penghujung 2026.
Imanul juga menyampaikan posisi konsultan pajak sebagai mitra strategis DJP yang memahami kondisi wajib pajak di lapangan, termasuk potensi wajib pajak. Karena itu, DJP mengajak IKPI untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan pajak, khususnya dalam tiga bulan terakhir 2026.
Ketua Pengda IKPI Sulselbartra-Maluku-Papua Mustamin Anshar menyambut baik ajakan tersebut sebagai bagian dari sinergi antara IKPI dan otoritas pajak di daerah.
Menurut Mustamin, konsultan pajak dapat turut mendukung optimalisasi penerimaan dengan memanfaatkan potensi wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dalam konteks tersebut, Mustamin juga menyoroti terbitnya PMK 71/2026 yang baru diterbitkan pada 29 September 2026. Menurutnya, ketentuan tersebut dapat menjadi salah satu hal yang dipahami dan dimanfaatkan oleh konsultan pajak maupun wajib pajak sesuai ketentuan.
Sementara itu, Ketua IKPI Cabang Makassar Ezra Palisungan menyampaikan bahwa kondisi penerimaan pajak pada 2026 tidak terlepas dari kondisi perekonomian dan iklim usaha yang mengalami tekanan akibat situasi ekonomi global.
Menurut Ezra, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak. Meski demikian, konsultan pajak tetap mendukung langkah DJP, khususnya Kanwil DJP Sulselbartra, dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dengan tetap berada dalam koridor ketentuan perpajakan.
Masing-masing pihak menyampaikan pandangan mengenai kondisi perpajakan, penerimaan negara, serta ruang sinergi antara organisasi profesi konsultan pajak dan otoritas pajak.
Pertemuan ini menjadi bagian dari komunikasi dan kolaborasi IKPI dengan Kanwil DJP Sulselbartra dalam membahas perkembangan perpajakan dan kondisi wajib pajak di wilayah kerja tersebut. (bl)