IKPI, Makassar: Implementasi Coretax membawa perubahan pendekatan dalam administrasi dan pengawasan perpajakan, dari pola reaktif menuju sistem yang mengutamakan deteksi anomali lebih dini, komunikasi risiko, dan kolaborasi antara otoritas pajak dan wajib pajak.
Perubahan paradigma tersebut disampaikan Kepala Seksi Pengawasan I Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan Enggar Ferianto saat membuka seminar perpajakan yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Makassar di Hotel Horison Ultima Makassar, Sabtu (10/10/2026).
Seminar bertajuk “Strategi Mitigasi Risiko Pengawasan Wajib Pajak di Era Coretax dan PMK Nomor 55 Tahun 2026” tersebut membahas tantangan pengawasan dan kepatuhan perpajakan seiring perubahan sistem administrasi perpajakan.
Dalam paparannya, Enggar membandingkan paradigma lama yang cenderung reaktif dengan pendekatan baru yang lebih proaktif. Pada paradigma lama, fragmentasi sistem, tingginya asimetri informasi, meningkatnya biaya kepatuhan, dan hubungan yang cenderung antagonistik menjadi sejumlah karakteristik yang disoroti.
Sebaliknya, pendekatan baru yang dipaparkan mencakup penggunaan single core engine, deteksi anomali sejak dini, komunikasi risiko atau early risk dialogue, serta penguatan kepercayaan melalui konsep cooperative compliance.
Deteksi anomali dini menjadi salah satu aspek penting dalam pendekatan tersebut. Identifikasi ketidaksesuaian data sejak awal dapat menjadi dasar komunikasi antara otoritas pajak dan wajib pajak sebelum persoalan berkembang lebih jauh.
Melalui early risk dialogue, komunikasi mengenai risiko kepatuhan ditempatkan sebagai bagian dari hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Pendekatan ini berbeda dari pola yang hanya menitikberatkan pada penanganan persoalan setelah ditemukan ketidaksesuaian.
Enggar juga memaparkan konsep cooperative compliance dan trust dalam hubungan perpajakan. Dalam materi yang disampaikan, ia menyebut simulasi awal implementasi early risk dialogue di Coretax menunjukkan potensi penurunan sengketa hingga 60%.
Angka tersebut merupakan hasil simulasi awal yang disampaikan dalam paparan, bukan data penurunan sengketa aktual. Metode penghitungan dan dasar simulasi diperlukan untuk menjelaskan lebih lanjut angka tersebut.
Pergeseran pendekatan pengawasan ini menjadi salah satu materi yang relevan bagi konsultan pajak, mengingat kualitas data, ketepatan administrasi, dan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan merupakan bagian dari upaya menjaga kepatuhan wajib pajak. (bl)