IKPI, Makassar: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Makassar menggelar seminar perpajakan bertajuk “Strategi Mitigasi Risiko Pengawasan Wajib Pajak di Era Coretax dan PMK Nomor 55 Tahun 2026” di Hotel Horison Ultima Makassar, Sabtu (10/10/2026).
Seminar yang menghadirkan Daniel Belianto, Tax Partner Ortax, sebagai narasumber tersebut diikuti sekitar 83 peserta yang terdiri atas anggota IKPI dan staf konsultan pajak. Kegiatan ini membahas kesiapan wajib pajak dan konsultan pajak menghadapi perubahan administrasi perpajakan serta pengawasan di era Coretax.
Ketua IKPI Cabang Makassar Ezra Palisungan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada otoritas pajak, khususnya KPP Pratama Makassar Selatan, atas komunikasi dan sinergi yang terus berkembang dengan komunitas konsultan pajak di Makassar.
Menurut Ezra, hubungan tersebut penting untuk mendukung pertukaran informasi dan pemahaman terhadap perkembangan ketentuan perpajakan.
Ia juga mengajak konsultan pajak, staf, dan peserta umum untuk aktif memanfaatkan seminar sebagai ruang diskusi.
Ezra mempersilakan peserta menyampaikan pertanyaan maupun berbagi pengalaman tanpa ragu-ragu agar materi yang dibahas dapat dipahami secara lebih mendalam.
Kepala KPP Pratama Makassar Selatan dalam kegiatan tersebut diwakili Kepala Seksi Pengawasan I Enggar Ferianto. Dalam sambutannya sebelum membuka seminar, Enggar memaparkan perubahan pendekatan administrasi perpajakan dari pola yang reaktif menuju pendekatan yang lebih proaktif dan kolaboratif.
Ia membandingkan paradigma lama yang ditandai fragmentasi sistem, tingginya asimetri informasi, meningkatnya biaya kepatuhan, serta hubungan yang cenderung antagonistik antara wajib pajak dan otoritas pajak.
Sementara itu, paradigma baru yang dipaparkan mencakup penggunaan single core engine, deteksi anomali lebih dini, komunikasi risiko sejak awal atau early risk dialogue, serta penguatan kepercayaan melalui pendekatan cooperative compliance.
Pendekatan tersebut menempatkan kualitas data dan komunikasi sebagai bagian penting dalam hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Identifikasi ketidaksesuaian sejak dini menjadi salah satu hal yang dibahas dalam upaya meminimalkan persoalan perpajakan.
Enggar juga menyoroti posisi Makassar sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Indonesia Timur. Sektor perdagangan, properti, logistik, dan kuliner disebut sebagai sektor utama yang menopang aktivitas ekonomi daerah.
Dalam paparannya, ia turut menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Makassar sebesar 5,3%–5,7%. Namun, angka tersebut memerlukan rujukan periode dan sumber proyeksi untuk memberikan konteks yang tepat kepada pembaca.
Selain membahas Coretax, seminar tersebut mengangkat PMK Nomor 55 Tahun 2026 yang mengatur konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Regulasi ini menjadi bagian dari pembahasan mengenai profesionalisme, kompetensi, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan hak serta pemenuhan kewajiban perpajakan. (bl)